Perusahaan Indonesia yang kini beroperasi pada ekosistem digital sudah memiliki peraturan yang sangat ketat. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mewajibkan setiap pengendali data melindungi data pribadi dengan standar tinggi.
Seringkali di Indonesia, cloud compliance hanya dianggap urusan teknis semata, padahal berhadapan langsung dengan hukum jika tidak dipatuhi. Sanksinya bukan hanya denda miliaran rupiah, tetapi juga potensi pidana dan hilangnya kepercayaan pelanggan.
Jadi, kenapa cloud compliance ini perlu dipahami dan diterapkan secara serius oleh tiap perusahaan. Terutama perusahaan yang operasionalnya menggunakan teknologi serta data prbadi.
Apa itu Cloud Compliance?
Cloud compliance adalah bentuk regulasi umum, standarisasi industri, dan kebijakan internal saat akan menggunakan teknologi berbasis digital terutama cloud computing. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar data yang disimpan dalam cloud memiliki jaminan keamanan serta tidak bocor.
Pada intinya, seluruh organisasi/perusahaan harus memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tempat organisasi/perusahaan Anda berada. Contoh yang paling umum ialah UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) di Indonesia, dan GDPR di Uni Eropa.
Mengapa Cloud Compliance Penting?
Menggunakan cloud namun tidak memahami compliance nya seperti menggali kuburan bisnis Anda sendiri. Karena dengan ini, bisnis dapat memastikan lingkungan cloud yang aman dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan ataupun publik terhadap perusahaan. Ini adalah alasan kenapa cloud compliance itu penting.
Perlindungan Data
Dengan adanya kepatuhan hukum, memastikan bahwa data penting, baik milih perusahaan atau pelanggan penyedia layanan cloud, terlindungi dari akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menjaga Reputasi Bisnis
Cloud compliance menjamin kepatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa penyedia layanan ataupun perusahaan bertanggung jawab terhadap kemanan dan privasi. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dan mempertahankan kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis Anda.
Pendukung Audit & Sertifikasi
Adanya audit eksternal adalah hal yang biasa dijalani oleh perusahaan, maka sebagai salah satu syarat lolosnya proses audit dan juga sertifikasi ini adalah dengan menjalankan cloud compliance.
Menghindari Kerugian Finansial
Melanggar kepatuhan regulasi adalah sebuah pelanggaran hukum yang dapat dijatuhi hukuman berupa denda ataupun biaya pemulihan yang sangat mahal apabila terjadi hal krusial seperti kebocoran ataupun kehilangan data.
Pengelolaan Risiko
Mematuhi cloud compliance sama juga dengan membuat sistem yang aman, karena dapat secara proaktif mengidentifikasi, memitigasi, dan memantau risiko keamanan serta kepatuhan secara real-time.
Baca juga: 7 Mitos Cloud Security di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui
Regulasi Inti yang Perlu Dipahami
Terdapat standar cloud compliance yang mencakup kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Standar inilah yang akan memastikan keamanan, privasi dan kepatuhan operasional data di lingkungan cloud. Beberapa regulasi standar yang paling sering dijadikan acuan dalam cloud compliance yaitu:
UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022
Salah satu regulias nasional yang mengatur tata cara pengelolaan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi masyarat Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda 2% dari total pendapatan tahunan jika perusahaan lalai.
GR 71/2019 & Aturan Data Center Pemerintah
Bagi industri yang bergerak pada penyediaan sistem elektronik yang bersifat publik, terdapat ketentuan penyimpanan data di Indonesia. Perusahaan swasta yang menangani data publik harus memperhatikan apakah workload ini wajib disimpan di data center lokal.
Aturan Sektoral OJK/BI
Penyedia jasa pembayaran dan juga lembaga yang berjalan dalam sektor keuangan wajib untuk melapor, jika menggunakan layanan cloud computing. Terutama apabila data disimpan di luar negeri, membutuhkan persetujuan regulator untuk beberapa beban kerja yang bersifat kritikal.
Sektor Khusus Lainnya
Kesehatan, energi, dan pendidikan memiliki peraturan tambahan, misalnya kewajiban data residency untuk rekam medis elektronik.
Panduan Praktis Mematuhi Kepatuhan Regulasi
Selain memilih penyedia layanan cloud terpercaya yang sudah terjamin memenuhi kepatuhan standar industri yang berlaku, perlu juga mengimplementasikan enkripsi dan otentikasi multifaktor, dan juga melakukan pemantuan manual secara berkala untuk mencegah terjadinya ancaman serangan atau shadow IT. Berikut adalah panduan praktisnya, yang wajib Anda perhatikan:
Data & Inventory Mapping
Identifikasi jenis data, lokasi penyimpanan, serta alur pemrosesan. Tanpa peta data, perusahaan tidak dapat menentukan ancaman risiko maupun strategi enkripsi yang tepat.
Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Membuat sebuah analisis mendalam untuk menilai risiko tinggi saat melakukan pemrosesan data sensitif atau saat peralihan ke teknologi baru. Hasil dari analisis ini akan dijadikan dasar kebijakan keamanan.
Memilih Data Protection Officer
Staf ini akan menjadi regulator yang menghubungkan antara perusahaan, regulator, dan subjek data (client). Wajib juga untuk memastikan bahwa perusahaan sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, memantau insiden yang terjadi, dan juga pelatihan karyawan perihal keamanan data.
Menyusun Kontrak & Addendum dengan Penyedia Cloud
Memperhatikan SLA dan menambahkan klausul notifikasi adanya pelanggaran, hak audit, enkripsi, dan mekanisme transaksi data lintas negara apabila diperlukan.
Transfer Data Lintas Batas
Apabila diata disimpan di luar Indonesia, pastikan dasar hukum dan juga regulasi yang berlaku di negara tersebut.
Kontrol Teknis
Pastikan menggunakan sistem enkripsi at-rest dan in-transit, Identity & Access Management (IAM) dengan basis least privilege, logging, serta patching otomatis agar seluruh aktivitas dapat terdeteksi dengan baik.
Respon Insiden & Notifikasi Pelanggaran
Menyusun playbook sebagai prosedur penanganan saat insiden, jalur komunikasi internal, dan bagaimana cara penyelesaian masalah kepada pihak regulator maksimal 72 jam pasca insiden.
Vendor Assessment & Monitoring Berkala
Melakukan audit rutin ke seluruh vendor yang digunakan, termasuk sub-processor cloud. Gunakan Cloud Security Posture Management (CSPM) dalam mendeteksi mis konfigurasi.
Pelatihan
Lakukan pelatihan kepada seluruh karyawan, dari tim IT hingga marketing-perlu pelatihan agar mengetahui mengenai kebijakan dan prosedur keamanan data yang tidak hanya di atas kertas.
Data Residency
Identifikasi workload yang harus tetap berada di Indonesia dan mana yang boleh disimpan di luar negeri. Hal ini penting untuk sektor keuangan dan layanan publik.
Tahapan dalam Memenuhi Cloud Compliance
Dalam memenuhi kebijakan cloud compliance mulai dari mengidentifikasi regulasi yang relavan, melakukan audit kepada sistem cloud yang digunakan, menerapkan kebijakan kontrol akses dalam internal perusahaan, mengevaluasi kesesuaian dengan standar yang berlaku, serta membuat laporan dan pemantauan yang berkelanjutan. Berikut langkah detail untuk mencapai cloud compliance:
Persiapan
Sebelum ke tahap berikutnya, perlu untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi awal perusahaan lalu mencocokan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Tahapan ini mulai dari
Pemetaan Data: Identifikasi seluruh data pribadi dan juga data sensiti
Analisis Risiko & DPIA: Terapkan Data Protection Impact Assessment untuk risiko tinggi.
Penyelarasan Regulasi: Pelajari substansi dari peraturan yang berlaku dan yang sepatutnya dipatuhi oleh perusahaan Anda.
Membentuk Tim: Tunjuk Data Protection Office (DPO) serta membentuk tim lintas divisi.
Perencanaan
Perusahaan perlu untuk merancang kerangka kebijakan dan perjanjian yang mengikat seluruh ekosistem, yaitu:
Kebijakan Privasi & Keamanan: Perbarui atau buat jika memang belum ada, dokumen kebijakan internal dan eksternal (privacy policy, SOP, dsb)
SLA Cloud: Tinjau kontrak antara perusahaan dan penyedia cloud, tambahkan klausul hak audit, notifikasi insiden, enkripsi, dan mekanisme transfer data lintas negara.
Data Residency: Tentukan workload yang perlu disimpan di Indonesia atau yang boleh disimpan di luar negeri.
Implementasi
Setelah itu adalah tahap implementasi, menerapkan kontrol keamanan dan proses operasional sesuai kebijakan yang berlaku.
Keamanan Data: Enkrispsi at-rest & in-transit, Identity & Access Management, serta segmentasi jaringan.
Monitoring & Logging: Pasang SIEM untuk pemantauan 24/7 dan simpan log dalam tempo 12 bulan.
Backup & Disaster Recovery: Atur jadwal backup terenkripsi dan uji pemulihan secara rutin.
Data Loss Prevention: Perlindungan data sensitif agar tidak keluar sembarangan dan diakses oleh pihak tidak bertanggung jawab,
Compliance: Automation: Pakai sistem Cloud Security Posture Management (CSPM) untuk memantau konfigurasi cloud secara real-time.
Manajemen & Audit
Penting untuk memastikan proses berjalannya sistem cloud pasca implementasi, untuk mengetahui apakah seluruh operasional sudah berjalan sesuai dengan yang dirancang sebelumnya.
Pemeliharaan Berkelanjutan
Apabila proses operasional berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan rancangan di awal, kemudian penting untuk melakukan pemeliharaan yang rutin dilakukan. Dalam menjaga kepatuhan secara konsisten sambil beradaptasi dengan perubahan teknologi dan regulasi.
Ceklist Operasional yang Perlu Dicatat
Checklist yang jelas—mulai dari pemetaan data, enkripsi, backup, hingga pelatihan karyawan—membantu tim menutup celah risiko sejak awal. Pendekatan ini membuat proses kepatuhan lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun regulasi baru di Indonesia, seperti UU PDP.
Poin | Apa yang Dicek | Tujuan |
Data Map & DPIA | Semua alur data terdokumentasi dan risiko terukur | Dasar kebijakan & enkripsi |
DPO & Tim Kepatuhan | Penunjukan resmi, SOP jelas | Jalur komunikasi regulator |
Kontrak Cloud | SLA mencakup hak audit & notifikasi insiden | Jaminan kepatuhan mitra |
Keamanan Teknis | Enkripsi, MFA, IAM least privilege | Lindungi data dari kebocoran |
Monitoring & Logging | SIEM aktif, log disimpan ≥12 bulan | Bukti audit & respons cepat |
Backup & Recovery Test | Backup terenkripsi, uji pemulihan rutin | Jamin kelangsungan bisnis |
Incident Response Plan | Prosedur insiden diuji | Minimalkan dampak kebocoran |
Vendor Assessment | Audit keamanan vendor & sub-processor | Kurangi risiko rantai pasok |
Pelatihan Karyawan | Edukasi privasi/keamanan 6 bulanan | Budaya keamanan berkelanjutan |
Rencana Data Residency | Workload kritikal berada di Indonesia | Patuhi aturan sektor finansial/publik |
Baca juga: 10 Tren Keamanan Cloud yang Bisa Diaplikasikan di Perusahaan
Kesimpulan
Membangun cloud compliance bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga cara strategis untuk melindungi data, menjaga kepercayaan pelanggan, dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan mengikuti tahapan mulai dari persiapan, desain kebijakan, implementasi teknis, pengujian & audit, hingga operasional berkelanjutan, perusahaan dapat memastikan setiap aspek keamanan dan privasi berjalan konsisten.
Kepatuhan cloud adalah investasi jangka panjang: bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk membangun reputasi yang kuat dan memastikan bisnis tetap aman, andal, dan siap menghadapi tantangan digital di masa depan.